Beranda / Pemerintahan / DPRD Jombang Pastikan Tidak Ada Larangan Berdagang, Jam Operasional Akan Dikaji Ulang

DPRD Jombang Pastikan Tidak Ada Larangan Berdagang, Jam Operasional Akan Dikaji Ulang

Sudutpandang.co.id, Jombang – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Paguyuban Gerdupapak mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jombang, Senin (6/7/2026). Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan terkait isu beredar soal perubahan status Jalan KH Hasyim Asy’ari dari zona kuning menjadi zona merah, yang dikhawatirkan melarang sepenuhnya aktivitas berdagang di kawasan tersebut.

Melalui rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi B DPRD Jombang, akhirnya didapat kepastian: pemerintah daerah tidak memiliki rencana mengubah status jalan tersebut menjadi zona merah. Kawasan ini tetap berstatus zona kuning, sehingga PKL masih diperbolehkan berjualan sesuai aturan yang berlaku.

Perwakilan Paguyuban Gerdupapak, Masrur, mengungkapkan kegelisahan warga pedagang sebelum adanya klarifikasi ini.

“Kalau benar berubah jadi zona merah, otomatis kami tidak boleh berjualan di sana. Padahal berdagang itulah satu-satunya sumber penghasilan kami untuk keluarga,” ujarnya.

Selain soal zonasi, para pedagang juga menyampaikan sejumlah keluhan lain. Di antaranya pemasangan portal di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Parimono yang dinilai menyulitkan akses dan aktivitas berdagang, serta aturan pembatasan jam operasional yang dianggap terlalu ketat.

Saat ini aturan mewajibkan pedagang menutup lapak paling lambat pukul 23.00 WIB. Padahal, lanjut Masrur, sebagian besar pedagang baru mulai melayani pembeli sekitar pukul 19.00 WIB.

“Kalau baru buka jam 7 malam, harus tutup jam 11 malam, waktunya sangat singkat. Pendapatan kami pun otomatis berkurang drastis,” keluhnya.

Kepastian dan Harapan Perbaikan Aturan

Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, menegaskan setelah melakukan pengecekan silang dengan pihak eksekutif, isu perubahan zonasi menjadi zona merah tidak terbukti dan tidak ada kebijakan resmi terkait hal itu.

“Status Jalan KH Hasyim Asy’ari tetap zona kuning. Artinya teman-teman PKL masih boleh berjualan di sana dengan syarat mematuhi aturan yang ada,” tegas Anas.

Merespons keluhan jam operasional yang tertuang dalam Peraturan Bupati, pihaknya berjanji akan mendorong evaluasi kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

“Kami akan bicarakan dengan pemerintah daerah. Kalau pedagang baru buka jam 7 malam, waktu berdagang hanya empat jam tentu sangat berat. Ada kemungkinan jam operasional diperpanjang nantinya,” tambahnya.

Sementara untuk masalah portal di RTH Parimono, Komisi B akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup guna mencari solusi yang adil bagi kelestarian ruang publik sekaligus aktivitas ekonomi warga.

Anas juga mengimbau para pedagang senantiasa menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan selama berdagang, agar keberadaan mereka tidak mengganggu pengguna jalan lain dan lingkungan sekitar.

Hal senada disampaikan Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang, Samsudi. Ia memastikan hingga saat ini belum ada kebijakan baru yang mengubah status zonasi jalan tersebut.

“Statusnya tetap zona kuning, teman-teman PKL tetap boleh beraktivitas sesuai aturan yang berlaku. Kami harap aturan baru terkait jam operasional bisa segera disepakati demi kesejahteraan bersama,” pungkas Samsudi.(Azl/Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *