Sudutpandang.co.id, Jombang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang bersama Pengadilan Agama Kelas IA Jombang menyerahkan penetapan perwalian bagi lima anak asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Al Hasan. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Jombang Warsubi di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (16/7/2026), sebagai wujud komitmen bersama menghadirkan kepastian hukum sekaligus perlindungan penuh terhadap hak-hak anak.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Agus Purnomo, Kepala Kejari Jombang Dyah Ambarwati, Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Jombang Muhammad Arasy Latif, serta segenap Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Bupati Warsubi menegaskan bahwa setiap anak adalah amanah yang wajib dijaga, dilindungi, dan dipenuhi seluruh haknya. Negara memiliki kewajiban menghadirkan perlindungan melalui kebijakan, pelayanan, hingga kepastian hukum agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
“Masih ada anak yang tidak lagi bersama orang tua atau keberadaan orang tuanya tidak diketahui. Tanpa kepastian hukum, kondisi ini justru bisa menghambat pemenuhan hak-hak mereka,” ujar Warsubi.
Menurutnya, penetapan perwalian memiliki makna yang sangat strategis. Langkah ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi anak untuk mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, identitas hukum, serta berbagai hak lainnya sebagai warga negara.
“Dengan kepastian hukum, tidak ada lagi hambatan yang membuat anak kehilangan haknya. Segala keputusan harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak,” tandasnya.
Bupati juga berpesan kepada pengurus LKSA Al Hasan untuk menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kasih sayang. Ia berharap langkah ini menjadi momentum bagi seluruh LKSA di Jombang untuk mewujudkan tata kelola pengasuhan yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
“Mari kita perkuat sinergi dan kepedulian. Jangan sampai ada satu pun anak di Jombang yang kehilangan haknya hanya karena belum mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Jombang Dyah Ambarwati menjelaskan, penyerahan penetapan ini merupakan implementasi nyata tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha negara, sekaligus bukti kehadiran negara melindungi anak yang membutuhkan.
“Permohonan penetapan wali kami ajukan setelah dipastikan orang tua kelima anak tersebut tidak diketahui keberadaannya. Pengajuan ini kemudian dikabulkan Pengadilan Agama melalui lima penetapan perkara Nomor 286 hingga 290/Pdt.P/2026/PA.Jbg,” ungkap Dyah.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Program Jaga Keluarga dalam rangka mendukung visi Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara, yang dilaksanakan serentak oleh jajaran Kejaksaan dan Pengadilan Agama se-Jawa Timur.
“Dengan penetapan ini, wali yang ditunjuk kini memiliki dasar hukum sah untuk mewakili segala kepentingan anak sesuai aturan yang berlaku. Kami berharap perlindungan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak,” pungkas Dyah. (Azl/Red).






