Sudutpandang.co.id, Jombang – Kasus sengketa bisnis bernilai miliaran rupiah antara pemasok bahan baku dengan perusahaan pengolahan kayu berujung di meja hijau. Rabu(28/10/26). Pemilik CV United Surya Teknik dan J-Chemical, Johan Arif, terpaksa membawa persoalan macetnya pembayaran pasokan bahan baku selama satu setengah tahun ke ranah hukum.
Tidak tanggung-tanggung, total kerugian yang dialami Johan mencapai Rp4 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi tagihan dari dua badan usaha, yakni PT J-Chemical senilai sekitar Rp3 miliar dan CV United Surya Teknik senilai sekitar Rp1 miliar. Padahal, kerja sama suplai bahan baku pembuatan triplek seperti dempul, pewarna, dan bahan cat pelapis telah terjalin harmonis lebih dari satu dekade, yakni sekitar 14 hingga 15 tahun.
Owner CV United Surya Teknik dan J-Chemical Johan Arif mengungkapkan, kerja sama suplai bahan baku untuk pembuatan triplek—seperti dempul, pewarna, dan bahan cat pelapis—sebenarnya telah berjalan mulus lebih dari satu dekade, yakni sekitar 14 hingga 15 tahun. Namun, masalah mulai timbul pada pengiriman terakhir di bulan Oktober 2025.
“Sejak pengiriman terakhir pada Oktober 2025 lalu, saya tidak lagi mendapat pesanan. Namun, saat kewajiban pembayaran ditagih, pihak perusahaan tidak kunjung melunasinya,” ujarnya.
Total kerugian yang dialami Johan mencapai Rp4 miliar. Angka tersebut berasal dari akumulasi tagihan dua badan usaha, yakni dari PT J-Chemical senilai sekitar Rp3 miliar dan CV United Surya Teknik senilai sekitar Rp1 miliar. Berdasarkan perjanjian awal, tempo pembayaran seharusnya berkisar antara satu hingga maksimal enam bulan.
Meski telah mendatangi langsung kantor perwakilan hingga pos pengamanan (satpam) perusahaan untuk menagih haknya, Johan mengaku tidak mendapat kejelasan maupun itikad baik dari manajemen. Alasan direksi yang kerap sakit atau berada di luar negeri membuat proses penagihan berjalan buntu.
Upaya mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Jombang juga sempat tersendat. Menurut Johan, proses mediasi yang dipimpin oleh Hakim Irfan sempat molor hingga dua bulan, hingga akhirnya berujung pada jalan buntu (deadlock).
Sebagai Warga Negara Indonesia yang taat hukum serta rutin menunaikan kewajiban perpajakan termasuk PPN, Johan berharap agar majelis hakim di Pengadilan Negeri Jombang dapat bersikap adil dan objektif tanpa terpengaruh oleh pihak mana pun.
“Ini murni masalah kewajiban pembayaran yang mangkir. Jangan sampai negara kita terkesan melindungi perusahaan yang ‘ngemplang’ kewajiban kepada mitra usahanya, padahal kami taat pajak,” tuturnya.
Sementara itu, Kuasa hukum PT Sumber Graha Sejahtera, Bastian Bloude , S.H., M.H., dari kantor hukum Law Office Yang & Co., resmi mengajukan eksepsi kompetensi absolut terkait kewenangan mengadili dalam perkara perdata yang diajukan oleh Yohan Aris dan Toko J Chemical.
Dalam agenda persidangan yang digelar, pihak tergugat membawa sekitar 20 bukti tertulis guna membuktikan bahwa Pengadilan Negeri (PN) Jombang bukanlah yurisdiksi yang tepat untuk menyidangkan perkara ini.
“Hari ini agendanya adalah mengajukan bukti awal para tergugat terkait dengan eksepsi kompetensi absolut tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jombang untuk gugatan yang diajukan oleh saudara Yohan Aris dan juga Toko J Chemical,” paparnya.
Dalil Domisili Sesuai Hukum Acara Perdata
Bastian menjelaskan, berdasarkan ketentuan hukum acara perdata dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement), penggugat diwajibkan untuk mendaftarkan gugatannya di pengadilan negeri tempat kediaman atau domisili tergugat.
Pihaknya mengklaim telah menyerahkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa PT Sumber Graha Sejahtera berdomisili di wilayah hukum Jakarta Selatan, bukan di wilayah hukum PN Jombang seperti yang didalilkan oleh pihak penggugat.
“Kami sudah mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan kepada Majelis Hakim bahwa PT Sumber Graha Sejahtera bukan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melainkan berdomisili di Jakarta Selatan,” tegasnya.
Oleh karena itu, pihak tergugat berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dalil dan bukti yang diajukan agar proses persidangan selanjutnya dilimpahkan dan diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait Dugaan Ingkar Janji dan Laporan Polisi
Disinggung mengenai pokok materi gugatan yang bernilai miliaran rupiah tersebut, Bastian menyatakan pihaknya belum dapat membuka secara rinci karena menyangkut kerahasiaan klien. Kendati demikian, ia membenarkan bahwa pokok perkara ini berkaitan dengan tuduhan ingkar janji (wanprestasi) yang dialamatkan kepada perusahaannya.
Meski menghadapi gugatan perdata, pihak PT Sumber Graha Sejahtera menegaskan tidak tinggal diam. Bastian mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah menempuh upaya hukum lain, termasuk membuat laporan resmi kepolisian terhadap pihak-pihak terkait atas dugaan adanya perbuatan melawan hukum.
“Memang ada terkait dengan ingkar janji yang dituduhkan oleh para penggugat kepada kami. Namun, kami juga tidak serta-merta menerima begitu saja. Dari pihak kami sudah mengajukan upaya hukum juga, salah satunya dengan membuat laporan polisi,” pungkas Bastian.(Azl/Red)






