Sudutpandang.co.id, Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang resmi memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ribuan petani di wilayahnya. Program ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan seluruh biaya premi dibiayai penuh menggunakan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan sosialisasi sekaligus penyerahan simbolis santunan dilaksanakan di Pendopo Balai Desa Karang Pakis, Kecamatan Kabuh, pada Kamis (25/6/2026). Acara yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Jombang Agus Purnomo.
Dalam sambutan yang disampaikan Sekretaris Daerah Jombang Agus Purnomo mewakili Bupati Warsubi, langkah ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah untuk melindungi pekerja di sektor yang selama ini sering terabaikan namun memiliki risiko kerja tinggi.
“Sektor pertanian memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup besar. Program ini hadir untuk menghadirkan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat bawah, khususnya para petani yang setiap hari bekerja di lapangan. Perlindungan ini menjadi benteng ekonomi keluarga ketika hal yang tidak diinginkan terjadi,” ujar Agus.
Setelah melalui proses verifikasi dan validasi ketat dari Disnaker bersama Dinas Pertanian melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), program ini mencakup total 14.368 petani yang tersebar di tujuh kecamatan sentra pertanian: Kabuh, Ngusikan, Plandaan, Ploso, Kudu, Bareng, dan Wonosalam. Para penerima manfaat meliputi petani tembakau, cengkeh, dan pangan.
Kepesertaan ini telah diperkuat secara hukum melalui Penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/128/415.10.1.3/2026 tentang Daftar Penerima Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Agus menegaskan pentingnya akurasi penyaluran agar manfaat dapat dirasakan langsung tanpa hambatan birokrasi. “Sinergi antarinstansi harus terus dijaga, agar jaminan ini benar-benar menjadi sandaran bagi petani maupun ahli waris yang membutuhkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Disnaker Jombang Isawan Nanang Risdiyanto menjelaskan program ini masuk dalam kegiatan pembinaan lingkungan sosial yang bersumber dari DBHCHT. Selain memberikan perlindungan, langkah ini juga menjadi upaya pemulihan ekonomi daerah sekaligus penghargaan atas peran vital petani.
“Khususnya petani tembakau, mereka adalah motor penggerak ekonomi utama kawasan utara Brantas, penyumbang pendapatan daerah yang signifikan, dan menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Sudah selayaknya mereka mendapatkan perlindungan dari negara,” tutur Isawan.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jombang Ibrahim mengapresiasi komitmen Pemkab Jombang. Ia menyebut santunan yang diberikan bukan sekadar uang, melainkan jaminan keberlanjutan hidup keluarga yang ditinggalkan.
“Perjuangan petani tidak berhenti saat mereka tiada. Santunan ini adalah pelukan pemerintah dari jauh, menjadi jembatan agar ahli waris tetap bisa membiayai pendidikan anak dan menata masa depan yang lebih baik,” tegas Ibrahim.
Program ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke sektor informal dan pertanian yang selama ini belum banyak tersentuh perlindungan resmi.
Perlu diketahui, Ini daftar penerima simbolis santunan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris petani Tembakau peserta BPJS Ketenagakerjaan 2026, masing-masing mendapatkan santunan sebesar Rp 42.000.000,- . Adapun rincian penerima sebagai berikut, Almarhum Samin – Ahli Waris Ngatem, Almarhum Sunarto – Ahli Waris Nurhayati, Almarhum Wainten – Ahli Waris Lasdi, Almarhum Marlan – Ahli Waris Siwin.(Azl/Red).






