Beranda / Pemerintahan / Laporan APBD 2025 Jombang Resmi Disahkan, Ini Catatan Pentingnya

Laporan APBD 2025 Jombang Resmi Disahkan, Ini Catatan Pentingnya

Sudutpandang.co.id, Jombang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Senin (29/6/2026). Persetujuan bulat dari seluruh fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir

 

Meskipun menyetujui penetapan tersebut, sejumlah catatan penting disampaikan para fraksi sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Jombang guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan percepatan pembangunan di masa mendatang.

 

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti belum optimalnya serapan anggaran pada sejumlah program, yang dinilai memicu keterlambatan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Dora Maharani meminta pemerintah memperbaiki tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar lebih teliti, efisien, dan tepat waktu.

 

“Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur selesai sesuai jadwal, tidak molor dari tahun ke tahun. Perencanaan yang matang sejak awal menjadi kunci utamanya,” ujar Dora.

 

Sementara itu, Fraksi PKB mengingatkan agar penyusunan target pendapatan daerah, khususnya sektor pajak untuk Tahun Anggaran 2027, disusun secara realistis dengan berpedoman pada realisasi penerimaan tahun 2025. Juru Bicara Fraksi PKB Kartiyono menekankan perlunya menghindari selisih terlalu lebar antara target dan capaian nyata.

 

“Realisasi pajak 2025 harus menjadi dasar utama penetapan target 2027. Kami juga mendorong perluasan basis pajak, pendataan objek yang lebih lengkap, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak agar potensi daerah tergali maksimal,” tegasnya.

 

Fraksi Partai Golkar menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Juru Bicara Fraksi Golkar Rahmat Agung Saputra menjelaskan masih banyak ruang pengembangan yang bisa dimanfaatkan.

 

“Produk AMDK Tiber perlu memperluas jangkauan pasar, PD BPR Bank Jombang harus lebih memperkuat pembinaan UMKM, PD Aneka Usaha Seger berinovasi lewat layanan digital, dan PD Perkebunan Pangklungan mengembangkan komoditas unggulan seperti tebu untuk memperluas jaringan usaha,” paparnya.

 

Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menegaskan persetujuan seluruh fraksi menandakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 2025 telah dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai catatan yang disampaikan pun diharapkan menjadi pemicu perbaikan tata kelola pemerintahan ke depannya.

 

“Semua fraksi telah menyetujui penetapan raperda ini menjadi perda. Catatan yang ada bukan untuk menolak, melainkan masukan berharga agar pengelolaan anggaran dan pembangunan Jombang semakin baik di masa mendatang,” pungkas Hadi Atmaji.(Azl/Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *