Beranda / Pemerintahan / Susun Perda Baru, Jombang Perketat Pengawasan Miras dan Larang Keras Minuman Oplosan

Susun Perda Baru, Jombang Perketat Pengawasan Miras dan Larang Keras Minuman Oplosan

Sudutpandang.co.id, Jombang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta Larangan Peredaran Minuman Oplosan. Regulasi ini disusun untuk memperbarui aturan lama yang dianggap sudah tidak relevan, sekaligus menekan peredaran miras ilegal dan melindungi masyarakat dari dampak berbahayanya.

 

Pembahasan berlangsung dalam uji publik dan konsultasi publik yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Jombang. Kamis (4/6/2026). Kegiatan ini melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta instansi terkait guna mendapatkan masukan menyeluruh.

 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Kartiyono, menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 yang selama ini menjadi acuan perlu disesuaikan dengan peraturan tingkat nasional, antara lain Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019.

 

“Perda lama sudah tidak selaras dengan perkembangan aturan nasional. Penyempurnaan ini penting agar memiliki kekuatan hukum yang lebih efektif dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol,” ujar Kartiyono.

 

Ia menambahkan, penyusunan regulasi ini juga mempertimbangkan identitas Jombang sebagai wilayah yang dikenal sebagai “Kota Santri” dengan ratusan pondok pesantren tersebar luas. Aturan yang lebih tegas dinilai sangat dibutuhkan untuk melindungi nilai-nilai sosial dan agama, serta mencegah dampak negatif bagi generasi muda.

 

Salah satu fokus utama dalam draf aturan baru ini adalah penegasan larangan penjualan minuman beralkohol di warung dan kios umum. Menurut ketentuan yang disiapkan, Pemkab Jombang tidak akan menerbitkan izin penjualan untuk jenis usaha tersebut. Hanya tempat usaha tertentu yang memenuhi syarat ketat, seperti hotel berbintang, yang diperbolehkan menjualnya sesuai ketentuan nasional.

 

“Penjualan tanpa izin jelas melanggar aturan. Satpol PP berwenang melakukan penyegelan, penutupan tempat usaha, hingga penyitaan barang bukti. Kami tidak memberi ruang bagi peredaran bebas miras di tengah masyarakat,” tegas Kartiyono.

 

Poin penting lainnya adalah larangan mutlak terhadap produksi, distribusi, dan peredaran minuman oplosan. Jenis minuman ini dinilai sangat berbahaya karena sering menimbulkan kasus keracunan hingga kematian. Regulasi baru ini bertujuan menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab.

 

Langkah ini sejalan dengan komitmen Bupati Jombang Warsubi yang sebelumnya mendorong penguatan aturan. Ia menegaskan perlunya peningkatan nilai denda dan sanksi agar memberikan efek jera bagi pelaku.

 

“Kami ingin aturan yang tegas dan berdaya guna. Tujuannya melindungi warga, memutus rantai peredaran miras ilegal, serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh masyarakat Jombang,” pungkas Warsubi.(Azl/Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *