Beranda / Dinas / Perkuat Pembinaan LKSA: Tertib Aturan, Dorong Kemandirian Ekonomi

Perkuat Pembinaan LKSA: Tertib Aturan, Dorong Kemandirian Ekonomi

Sudutpandang.co.id, Jombang — Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Sosial menggelar sosialisasi sekaligus pembinaan bagi seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang beroperasi di wilayah setempat. Kegiatan berlangsung di Aula LKSA Muhammadiyah, Kamis (18/6/2026). Acara dihadiri perwakilan lintas instansi, antara lain Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Dinas Sosial Jombang Dian Lantasi mewakili kepala dinas, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masduqi Zakaria, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perwakilan Kejaksaan Negeri Jombang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kusuma Waradani Raharjo serta seluruh pimpinan dan pengelola LKSA se-Kabupaten Jombang.

 

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Dinas Sosial Jombang Dian Lantasi menjelaskan, pembinaan ini diselenggarakan secara rutin setiap dua bulan sebagai wadah komunikasi dan evaluasi bersama. Melalui pertemuan ini, setiap tantangan yang dihadapi lembaga dapat didiskusikan untuk dicarikan solusi terbaik secara kolektif.

 

“ Tanggung jawab LKSA tidak hanya menangani anak-anak, tetapi juga melayani lansia hingga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Oleh karena itu, koordinasi yang terjalin baik akan sangat membantu kelancaran pelayanan sosial,” ujar Dian.

 

Ia menekankan pentingnya tertib administrasi bagi seluruh lembaga, mengingat sebagian pendanaan operasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang serta Provinsi.

 

“Seluruh pencatatan dan pelaporan harus sesuai ketentuan agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan serta menghindari potensi masalah hukum di masa mendatang,” tegasnya.

 

Selain kepatuhan administrasi, Dinas Sosial juga mendorong LKSA menggali sumber pendapatan mandiri. Salah satu caranya adalah mengembangkan potensi keterampilan warga binaan sosial agar dapat berwirausaha dan menjadi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, terdapat tantangan tersendiri yang perlu dipecahkan bersama.

 

“Kendala utamanya adalah penerimaan pasar. Banyak masyarakat masih ragu untuk membeli produk buatan ODGJ. Di sinilah dibutuhkan kolaborasi nyata seluruh instansi untuk membuka akses pasar dan mengubah pandangan tersebut,” tambahnya.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kusuma Waradani Raharjo saat memberikan arahan dalam Sosialisasi Pembinaan LKSA se-Kabupaten Jombang

Sementara itu, Kusuma Waradani Raharjo dari Kejaksaan Negeri Jombang menyatakan kegiatan ini merupakan langkah strategis bersifat preventif. Kejaksaan berperan memberikan edukasi hukum agar seluruh aspek pengelolaan lembaga berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta warga binaan lainnya.

 

“Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga melakukan pembinaan. Kami ingin memastikan setiap pengelola memahami aspek legalitas, pengelolaan dana bantuan, hingga perlindungan hak-hak warga binaan. Pemahaman hukum yang baik akan melahirkan lembaga yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal,” pungkasnya.(Azl/Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *