Sudutpandang.co.id, Balikpapan – Dugaan peristiwa penyerangan terhadap Padepokan PSHT Cabang Balikpapan Pusat Madiun, yang berlokasi di kawasan Wonorejo, Kelurahan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, kini resmi memasuki proses hukum. Insiden terjadi saat kegiatan latihan berlangsung pada Sabtu malam, 13 Juni 2026, dan dilaporkan ke Polda Kalimantan Timur dua hari kemudian.
Ketua Cabang PSHT Balikpapan Pusat Madiun, Mujiatno, menyerahkan laporan pidana pada Senin, 15 Juni 2026, didampingi tim Lembaga Hukum dan Advokasi (LHA) PSHT Pusat Madiun. Laporan tercatat dengan nomor LP/B/293/VI/2026/SPKT II/POLDA KALTIM. Pihak yang dilaporkan adalah sejumlah tokoh kelompok yang dikenal dengan sebutan “JJ” atau “Sebelah” atas dugaan keterlibatan langsung dalam kejadian tersebut.
Dugaan Tindak Pidana Berlapis
Dalam laporannya, terlapor diduga melakukan serangkaian tindak pidana, mulai dari pengeroyokan, penganiayaan, masuk ke pekarangan tanpa izin, perusakan fasilitas, intimidasi terhadap ibu-ibu dan anak-anak, hingga membawa senjata tajam.
Dasar hukum yang digunakan meliputi pasal-pasal dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang‑Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, serta Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Perwakilan LHA PSHT Pusat Madiun, Dr. Agus Shali, SH, MH, menegaskan langkah hukum ini diambil demi keadilan melalui jalur yang sah. “Kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Seluruh fakta akan diuji secara profesional, objektif, dan transparan,” ujarnya. Pihaknya juga telah menyiapkan dokumen, keterangan saksi, serta bukti rekaman dan foto guna mendukung proses penyidikan.
Saksi yang bersedia memberikan keterangan meliputi pengurus, pelatih, siswa, orang tua, hingga warga sekitar yang menyaksikan langsung kejadian.
Komitmen Menjaga Keamanan Kota
Mujiatno menegaskan, langkah hukum bukan bertujuan memperluas konflik, melainkan upaya menjaga ketertiban umum. “Masalah harus diselesaikan sesuai aturan agar tidak memicu kegelisahan masyarakat,” tegasnya. Ia mengimbau seluruh keluarga besar PSHT tetap tenang, tidak terpancing isu, dan terus menjaga kondusivitas Balikpapan.
Senada, Dr. Agus Shali mengingatkan posisi strategis Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara. “Menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama. Jangan biarkan situasi terganggu,” tambahnya. Saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan di Polda Kaltim.
Tokoh Masyarakat: Jangan Rusak Citra Balikpapan
Tokoh masyarakat sekaligus mantan Ketua DPC IPSI Balikpapan, Dr. Rendi Susiswo Ismail, SE, MH, sangat menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, perselisihan yang berakar dari dinamika internal organisasi tidak seharusnya dibawa ke daerah hingga mengganggu ketenangan warga.
“Balikpapan telah dibangun sebagai kota layak huni, pusat investasi, dan gerbang menuju IKN. Citra itu tidak boleh dirusak oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya. Ia mendesak penegak hukum bertindak tegas demi efek jera.
Sementara itu, tokoh pemuda dan LSM, Jerico Noldi, menegaskan keamanan Balikpapan adalah harga mati. “Siapa pun merusak kondusivitas, berarti musuh warga Kota Beriman. Hal ini harus disikapi bersama dengan sikap tertib dan menghormati proses hukum yang berjalan,” pungkasnya.(Azl/Red).






