Sudutpandang.co.id, Jombang – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jombang gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Bea Cukai 2026 sebagai langkah strategis meningkatkan kapasitas aparat dalam pengawasan barang kena cukai, bertempat di Ruang Soero Adiningrat, Kamis (9/4/2026). Kegiatan dibuka secara resmi Bupati Jombang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Purwanto.
Turut hadir perwakilan Komando Distrik Militer (Kodim) 0814 Jombang, perwakilan Kejaksaan Negeri Jombang, perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kediri serta segenap anggota Satpol PP Kabupaten Jombang.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Purwanto menyampaikan, kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antarlembaga dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal yang dinilai terus berkembang seiring dinamika zaman.
“Pelaksanaan Bimtek ini merupakan bentuk keberlanjutan upaya kita, karena pola dan dinamika peredaran rokok ilegal di lapangan juga terus berkembang di era modern. Kami berharap kegiatan ini mencetak aparatur Satpol PP yang kompeten, sehingga penegakan peraturan daerah dan undang-undang di sektor bea cukai bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara komprehensif agar manfaat dari penerimaan cukai dapat dirasakan langsung oleh publik.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang Samsudi melalui Sekretaris Satpol PP Risto Gunarto memaparkan bahwa setelah kegiatan pembekalan ini, pihaknya akan segera melaksanakan langkah tindak lanjut. Mulai April hingga Desember 2026, Satpol PP akan bergerak melakukan deteksi dini dan melaksanakan operasi gabungan bersama instansi terkait.
“Target kami jelas, setelah mengikuti Bimtek ini seluruh anggota memahami aturan yang berlaku. Kami ingin Kabupaten Jombang bebas dari peredaran rokok ilegal atau mencapai target nol rokok ilegal,” tuturnya.
Hal senada disampaikan, Pejabat Fungsional Ahli Intelijen dan Penindakan DJBC Kediri Viki Hendra Puspita bahwa bimtek ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pembekalan kemampuan anggota untuk melakukan pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat. Anggota Satpol PP diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri rokok ilegal serta dampak buruknya bagi daerah.
“Jika peredaran rokok ilegal bisa ditekan, maka penerimaan negara akan meningkat, dan pembangunan di Jombang bisa berjalan lebih lancar serta manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Jombang dialokasikan untuk berbagai sektor vital, mulai dari kesejahteraan masyarakat, kesehatan, penindakan hukum, hingga pembangunan infrastruktur.(Red).






