Sudutpandang.co.id, Jombang – Pastikan pembangunan infrastruktur pertanian tepat sasaran, merata, dan berbasis data yang akurat, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian mulai melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh jaringan prasarana pertanian yang ada di wilayahnya. Selasa (12/5/2026). Langkah strategis ini telah berlangsung sejak tahun 2025 dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2026 ini.
Kegiatan pemetaan yang berfokus pada Jalan Usaha Tani (JUT), jaringan irigasi, hingga titik sumber air bagi petani ini, menjadi langkah penting untuk mendata ketersediaan, kondisi, dan penyebaran fasilitas penunjang produksi pangan di setiap desa dan kecamatan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang melalui Kepala Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Eko Purwanto, menjelaskan bahwa pemetaan ini dilakukan secara bertahap dari desa ke desa. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan pengembangan ke depannya.
“Kami memetakan seluruh jaringan prasarana, mulai dari jalan usaha tani, jaringan irigasi, hingga titik-titik sumber air yang dikelola petani. Tujuannya jelas, agar kita punya data pasti: mana wilayah yang fasilitasnya sudah terbangun dan memadai, serta mana yang masih belum terjangkau. Sampai saat ini, cakupan jaringan irigasi yang sudah terbangun dan berfungsi dengan baik di Jombang rata-rata baru mencapai sekitar 30 persen dari kebutuhan keseluruhan,” ungkapnya.
Pemetaan ini tidak hanya sekadar inventarisasi aset, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan. Hasilnya akan digunakan untuk menentukan kecamatan mana yang menjadi prioritas penanganan, sekaligus menjadi panduan dalam pengembangan produk unggulan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi lahan masing-masing wilayah.
“Dengan data lengkap ini, kami bisa memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada agar pembangunan prasarana lebih merata dan tepat sasaran. Pengertian merata di sini bukan berarti harus sama persis di setiap tempat, melainkan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lahan. Data ini menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan prioritas pembangunan sekaligus menetapkan komoditas unggulan yang cocok dikembangkan di setiap wilayah berdasarkan peta potensi pertanian,” tegasnya.
Lebih jauh, Eko menjelaskan bahwa cakupan pemetaan ini sangat luas dan mencakup seluruh pembangunan prasarana, tanpa memandang sumber pendanaannya. Baik yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten, maupun hasil swadaya masyarakat petani, semuanya masuk dalam pendataan.
“Seluruh prasarana, apapun sumber dananya, kami petakan semuanya. Meski sampai saat ini kami belum menemukan pembangunan irigasi atau jalan usaha tani yang dibiayai swadaya murni oleh petani, padahal peraturan memperbolehkan dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut membangun fasilitas pertanian bersama-sama,” tambahnya.
Pemetaan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memacu produktivitas pertanian Jombang. Dengan infrastruktur yang terbangun merata dan terencana, pasokan air dan aksesibilitas lahan petani akan semakin terjamin, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan hasil panen dan kesejahteraan para petani di Kabupaten Jombang. pungkasnya.(Azl/Red).
