Sudutpandang.co.id, Jombang – Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan di daerah. Jumat(27/2/26). Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang memerlukan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menyampaikan, Pokir DPRD memiliki merupakan penghubung antara kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput dengan kebijakan pembangunan yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
“ Peran dan kedudukan pokir dalam perencanaan pembangunan diantaranya, menjamin representasi rakyat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pokir,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sebagai perwakilan masyarakat, anggota DPRD memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan konstituen di daerah pemilihannya. Berdasarkan usulan Pokir, anggota DPRD memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis data teknokratik, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.
“ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu indikator demokrasi yang sehat. Melalui mekanisme reses, DPRD menjaring aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik,” tuturnya.
Lanjutnya, melalui Sistem Informasi Pemerinath Daerah (SIPD-RI) menjadikan proses perencanaan lebih transparan. Setiap usulan Pokir dapat ditelusuri asal dan tujuan penggunaannya, sehingga mengurangi potensi penyimpangan.
“ PengImplementasian pokok-pokok pikiran DPRD yang baik, dapat memberikan manfaat yang signifikan. Salah satunya keseimbangan dalam pemerintahan, karena keputusan pembangunan akan lebih adil dan akomodatif,” paparnya.
Tak hanya itu, Pokir sangat berperan dalam Indeks Pembangunan manusia, karena pokir dapat mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan yang menjadi indikator utama dalam pembangunan manusia.
“ Kami harap usulan Pokir yang tepat sasaran bisa mengurangi angka kemiskinan, pengangguran serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu juga dapat mengefisiensi anggaran melalui proses partisipatif, sehingga sumber daya yang digunakan dapat optimal,” pungkasnya.(Red).
