Sudutpandang.co.id, Jombang – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah OPD dan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membahas percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tengah menghadapi berbagai tantangan.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi A Totok Hadi Riswanto berlangsung di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, dengan kehadiran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, Bagian Hukum Pemkab Jombang, serta perwakilan Komando Distrik Militer (Kodim) 0814 Jombang.
Dalam rapat tersebut, Totok Hadi Riswanto menegaskan bahwa forum difokuskan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah konkret agar pembangunan KDMP dapat dipercepat di seluruh desa di Jombang. Tujuannya adalah agar target pemerataan gerai KDMP bisa segera tercapai.
“Berdasarkan paparan Kodim 0814, hingga kini tercatat 170 desa telah memulai proses pembangunan KDMP. Namun, masih terdapat 136 titik yang belum terealisasi,” ujarnya.
Meski capaian pembangunan KDMP Jombang masuk 10 besar secara nasional, Totok menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh membuat semua pihak terlena. Pasalnya, dari jumlah KDMP yang sudah berjalan, hanya 15 desa yang telah merampungkan pembangunan hingga 100 persen.
“Meskipun Jombang disebut masuk 10 besar secara nasional, kondisi ini tidak boleh membuat semua pihak terlena dan puas. Faktanya, baru 15 desa yang benar-benar rampung,” tuturnya.
Menurutnya, setidaknya ada dua kendala utama yang dihadapi desa, yaitu keterbatasan lahan dan biaya pengurugan. Banyak desa belum memiliki tanah yang siap digunakan untuk pembangunan gerai KDMP, sementara biaya urug lahan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah desa. Permasalahan tersebut juga dialami Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, yang telah mengajukan permohonan penggunaan aset daerah namun prosesnya dinilai lambat.
“Alur administrasi harus melalui Kecamatan, DPMD, hingga BPKAD sebelum diproses lebih lanjut. Proses ini yang perlu dipercepat agar tidak menghambat pembangunan di desa,” jelas Totok.
Sementara itu, Kasdim 0814 Jombang Nurhadi membenarkan bahwa mayoritas hambatan memang terkait persoalan lahan, yang tersebar hampir di seluruh wilayah namun relatif lebih banyak terjadi di kawasan perkotaan.
“Kendala lahan cukup merata, terutama di kecamatan kota, sehingga dari 170 titik, baru 15 yang rampung 100 persen,” ungkapnya.
Nurhadi juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk merumuskan solusi konkret, dengan tujuan agar seluruh desa di Kabupaten Jombang dapat memiliki gerai KDMP sebagai penggerak ekonomi desa.
“Percepatan pembangunan KDMP kini menjadi pekerjaan rumah bersama antara legislatif, eksekutif, hingga unsur TNI di Jombang, mengingat masih tersisa ratusan titik yang belum terealisasi”. pungkasnya.(Red).
